Dana Dapil Bisa Pertegas Ideologi Politisi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menilai Dana Alokasi Khusus Daerah Pemilihan bisa meningkatkan kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan dana itu, masing-masing legislator akan muncul dengan program yang sesuai dengan ideologi partainya.

“Misalnya anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, tentu akan fokus misalnya, memperbaiki jalan menuju menuju pesantren atau madrasah,” kata Romy. “Kalau PDIP, misalnya fokus memperbaiki sarana olahraga,” katanya saat berbincang dengan VIVAnews melalui telepon, Kamis 3 Juni 2010.

Program-program itu tentu saja dipakai untuk menarik atau mempertahankan konstituen. Program-program itu, kata Romy, harus sudah didaftar oleh pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Misalnya, ada daftar 500 program di daerah pemilihan, kemudian anggota DPR akan mengusulkan beberapa dari jumlah itu untuk dilaksanakan di daerah pemilihannya.

Dengan begitu, besaran Dana Dapil itu akan berbeda menurut jumlah penduduk dan daerah pemilihan. Tidak harus setiap anggota DPR berhak memakai Rp 15 miliar seperti yang diusulkan Partai Golkar. “Tentu daerah tertinggal harus difokuskan,” katanya. “Bisa jadi hanya butuh kurang dari Rp 10 miliar,” kata Romy.

Jumlah Dana Dapil itu, kata Romy, jika dikalikan dengan jumlah anggota DPR yang berjumlah 560 orang, tidak mencapai 1 persen dari APBN. “Di Amerika Serikat, dana semacam itu untuk Senator mencapai 1 persen dari APBN,” ujar Romy.

Prosedur pengucuran dana itu pun, ujar Romy, bukan dilakukan langsung oleh legislator. Dana tetap dipegang dan dijalankan eksekutif. “Anggota DPR adalah yang mengusulkan,” katanya. “Jadi tak benar ada tuduhan anggota DPR akan menenteng uang miliaran rupiah untuk dibagi-bagi,” kata Sekretaris Fraksi PPP itu.

Hak mengusulkan pemakaian Dana Dapil ini pula yang menurut Romy bisa mencegah korupsi dan perilaku anggota Dewan yang berlaku seperti broker proyek dengan mendatangi kementerian atau dinas. Kemudian, setiap anggota Dewan sama-sama mendapat hak mengusulkan proyek.

Dana Dapil ini baru sebatas wacana. DPR baru berencana memasukkannya dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2011.

Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Dana Dapil ini justru melegalkan politik uang. DPR, kata Burhan, tidak memiliki hak menjalankan anggaran seperti diatur konstitusi. “Jika dipaksakan, DPR berarti melanggar konstitusi,” kata Burhan. (mt)

Sumber : Arfi Bambani Amri• VIVAnews