Pengamat: Hak Pilih TNI, Cuma Stimulus SBY

TNI-Polri

Wacana tentang pemberian hak pilih bagi TNI-Polri dipandang pengamat militer Pro Patria, Hari Prihartono sebagai satu cara bagi Presiden untuk mengukur parameter demokrasi.

“Presiden coba melempar parameter sejauh mana demokrasi kita berjalan, reformasi internal di TNI hasilnya bagaimana. Ini yang coba distimulus,” kata Hari dalam diskusi Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Juni 2010.

Munculnya wacana pemberian hak pilih TNI-Polri baru-baru ini, disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat, 18 Juni lalu, di Cipanas, Presiden meminta Panglima TNI mengkaji tentang pemberian hak memilih pada personel TNI.

Menurut Hari, wacana itu hanyalah stimulus dari Presiden SBY. Sebab, menurutnya, hal ini juga pernah terjadi di tahun 2004. Dan saat itu, presiden juga tidak menegaskan kapan usulan itu bisa diterapkan, karena hanya merupakan stimulus saja.

Hari menjelaskan, dalam menyikap wacana ini baik sipil maupun TNI-Polri memiliki paradigma yang saling terbalik. “Apabila ada TNI-Polri menolak hak pilih, akan menjadi aneh. Tapi jika sipil mendukung hak pilih TNI, juga aneh.”

Padahal, proses demokrasi harus menempatkan semua pihak pada posisi yang sama, secara bermartabat dan beradab. “Namun, bukan berarti semua harus terkungkung oleh masa lalu. Semua harus dilihat dalam permasalahan yang kompleks,” katanya.

Menurutnya, persoalan kapan waktunya penerapan hak pilih bagi TNI-Polri, tetap harus dipastikan, agar semuanya dapat dipersiapkan. “Prinsipnya, waktunya yang perlu dibicarakan lagi,” kata Hari. (umi)

Sumber : Indra Darmawan, Desy Afrianti• VIVAnews