Partai Pelopor


Partai Pelopor

Ketua Umum : Eko Suryo Santjojo

Kantor DPP
Alamat : Jl. Pegangsaan Timur 17
Cikini, Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021- 31903634
Fax : 021- 31903634

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 22

Website :

Visi

1. Menjaga keutuhan NKRI.

2. Mencapai masyarakat adil dan makmur.

3. Menciptakan tatanan dunia yang adil dan beradab.

4. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Sejarah

DIDIRIKAN di Jakarta 29 Agustus 2002, berdirinya partai ini dilatarbelakangi oleh sosok putri ke tiga alm. Presiden Soekarno, Rachmawati soekarnoputri yang juga dikenal sebagai pemimpin Yayasan Pendidikan Soekarno. Kiprah politik Rachmawati Soekarnoputri mulai nampak pada pertengahan tahun 2001 ketika ia mendeklarasikan Forum Nasional dimana dia mulai mengecam para elit politik yang menurutnya berada di menara gading.

Saat Forum Nasional melahirkan Partai Persatuan Bangsa Indonesia, Rachmawati dijadikan Calon Presiden oleh partai tsb walaupun ia bukan termasuk pendiri partai. Satu tahun setelah peristiwa itu barulah Rachmawati mendirikan Partai Pelopor yang mengandalkan konstituennya dari kalangan urban muda marhaenis. Partai yang bersemangat marhaenis ini menjajikan tidak akan berkompromi terhadap para pelanggar HAM, menolak dwifungsi TNI/Polri dan menolak ketergantungan ekonomi pada lembaga dana internasional.

10 Responses to Partai Pelopor

  1. tedi kusyairi October 9, 2008 at 3:18 pm

    Sdr. Yth
    mohon link di hubungkan ke alamat web kami terkait dengan informasi tentang partai Pelopor.
    terima kasih

  2. bramanda October 11, 2008 at 6:40 pm

    MOHON DPP PARTAI REPUBLIK NUSANTARA PERBANYAKAN LOGISTIK PARTAI (bendera.sticker,baleho dsb)kedaerah-daerah serta iklankan partai melalui media elektronik dan cetak

  3. Jager February 19, 2009 at 4:07 pm

    WAJAH NEGERI IMPIAN

    Kenyataan pahit yang harus dihadapi sampai saat ini di negeri impian. Cerita ini diawali pengalaman saya saat mengurus surat akte nikah catatan sipil. Adalah potret negeri impian yang masih korup tidak pernah berubah. Setelah usai pemberkatan pernikahan nikah resmi di gereja, saya akan mengurus akte catatan sipil di wilayah Jakarta Selatan. Awalnya, saya harus diminta lapor terlebih dahulu ke pak RT./RW setempat. Untuk membuat surat pengantar untuk membuat surat akte nikah catatan sipil. Di kantor / Rumah pak RT saya dikenakan tariff Rp.20.000,- untuk uang rokok pak RT. Kalau tidak suratnya akan lama lama sekali keluar. Begitupun terjadi di rumah pak RW harus menyerah kan uang rokok sebesar Rp.20.000,- dengan alasan yang sama. Saya pun mau tak mau. Selanjutnya surat pengantar tersebut harus diantar lagi ke kantor kelurahan. Sesampai di kelurahan, kejadian yang sama terulang lagi. Saya harus dikenakan uang capek Rp.25.000,- untuk oknum/pegawai kelurahan untuk dapat diproses dan ditanda tangani dan distempel oleh pak lurah. Selanjutnya surat pengantar dari kelurahan (N1-N4) diantar ke kantor kecamatan, untuk ditanda-tangani oleh pak camat. Demikian juga sama terjadi. Harus dikenakan biaya / uang capek Rp.25.000,- kepada oknum tertentu untuk mendapat stempel dan tanda tangan oleh pak Camat. Demikian juga semua proses harus berulang terjadi pada calon istri saya (karena beda kelurahan / kecamatan) sampai tingkat kecamatan setempat. Baru keduanya (surat pengantar kelurahan N1-N4, harus di bawa ke kantor catatan sipil.

    Lantas surat pengantar tersebut (N1-N4) dari kantor kelurahan yang harus lagi ditandatangani lagi oleh pihak kantor kecamatan seleasai, dan harus segara diantar lagi langsung ke kantor catatan sipil di Jakarta Selatan. Yaitu di Jl.Radio, Kebayoran Baru, dekat pasar Mystik Jakarta Selatan. Hal yang sama terjadi. Tarif normal peraturannya, pembuatan akte nikah catan sipil adalah Rp.50.000,- Tetapi sampai di tempat bukan lagi Rp.50.000,- tetapi menjadi Rp.350.000,- Itu juga harus melalui syarat yang tidak – tidak (tidak resmi) yang merupakan rekayasa oknum tertentu pegawai kantor catatan sipil, karena tidak pernah disebutkan sebelumnya. Kebanyakan, kita pasti tidak punya. Jika tidak ada/kurang syarat-syarat yang dimintanya, maka akan dicaloi oknum pegawai catatan sipil lagi dan dimintai uang minimal Rp.150.000,- per surat yang kurang, untuk pengurusannya.

    Demikianlah sekelumit potret dari sosok negeri impian sampai saat ini. Sudah gonta ganti partai, dan gonta ganti presiden tetap sama saja tidak pernah ada perubahan sedikitpun. Tidak ada peraturan yang memihak rakyat. Semua memihak oknum pejabat tertentu dan kaum orang kaya. Sepertinya semua oknum pegawai pemerintah tetap terus korup. Memperkaya diri sendiri. Menjual/emenyalahgunakan peraturan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak pernah sekalipun berpihak pada rakyat miskin!!!! Jadi bagi saya saat ini percuma saya harus ikut pemilu. Toh sama saja, tidak ada perubahan sedikitpun!!!! Semua hanya intrik tipu-menipu belaka untuk memikat hati rakyat! Partai mana yang berani sanggup merombak dan mereformasi habis semua system & kebijakan administrasi negara/pemerintahan negeri impian yang sudah korup ini, terutama untuk semua administrasi kependudukan / rakyat sipil??? Itulah partai yang akan saya pilih. Jangan hanya omong saja!
    Lagi pula. zaman sekarang teknologi komputer sudah sangat canggih. Semua prosedur pengurusan adminitrasi kependudukan seharusnya sederhana, bukan repot dan berbelit-belit seperti saat ini. Harus tanda tangan sana-sini. Seharusnya dapat langsung online ke semua instansi yang terkait. Tampa harus repot-repot diantar kesana – sini untuk tanda tangan, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai kantor suku dinas kependudukan setempat. Peraturan kependudukan sipil sekarang jelas sangat merepotkat, berbelit-belit dan mempersulit rakyat saja. Seharusnya peraturan dirombak total / habis-habisan. Tidak lagi seperti sekarang ini. Yang terjadi adalah rakyat kesal dan kecewa, untuk makan saja mereka sudah susah bagaimana harus dibebani uang sana-sini untuk mendapat legitimasi atau tanda tangan dari pejabat tertentu sebagai sarana keabsahan warga negara. Rakyat banyak yang kecewa. Mereka lebih memilih hidup serumah tampa ada ikatan resmi yang sah, kumpul kebo tampa mau peduli lagi lapor ke RT/RW. Yang terjadi banyak penduduk/warga negara banyak tidak terdata dengan akurat, baik untuk yang pindah, lahir, meninggal, nikah maupun datang.. Jika terus masih berlanjut juga, dalam prakteknya adalah hanya akan terus memperkaya oknum tertentu / pegawai pemerintah saja!!! Untuk hal ini, bila perlu harus gratis tampa dipungut biaya sepeserpun buat rakyat karena adalah bentuk pelayanan dan kepedulian Pengelola Negara / Pemerintah untuk rakyatnya. Semoga ada parpol yang mendengar ini. Untuk system komputerisasi administrasi kependudukan kami siap jika diminta menangani jika diminta. (godekimut@yahoo.com)

  4. Jager February 19, 2009 at 4:19 pm

    Kenyataan pahit yang harus dihadapi sampai saat ini di negeri impian. Cerita ini diawali pengalaman saya saat mengurus surat akte nikah catatan sipil. Adalah potret negeri impian yang masih korup tidak pernah berubah. Setelah usai pemberkatan pernikahan nikah resmi di gereja, saya akan mengurus akte catatan sipil di wilayah Jakarta Selatan. Awalnya, saya harus diminta lapor terlebih dahulu ke pak RT./RW setempat. Untuk membuat surat pengantar untuk membuat surat akte nikah catatan sipil. Di kantor / Rumah pak RT saya dikenakan tariff Rp.20.000,- untuk uang rokok pak RT. Kalau tidak suratnya akan lama lama sekali keluar. Begitupun terjadi di rumah pak RW harus menyerah kan uang rokok sebesar Rp.20.000,- dengan alasan yang sama. Saya pun mau tak mau. Selanjutnya surat pengantar tersebut harus diantar lagi ke kantor kelurahan. Sesampai di kelurahan, kejadian yang sama terulang lagi. Saya harus dikenakan uang capek Rp.25.000,- untuk oknum/pegawai kelurahan untuk dapat diproses dan ditanda tangani dan distempel oleh pak lurah. Selanjutnya surat pengantar dari kelurahan (N1-N4) diantar ke kantor kecamatan, untuk ditanda-tangani oleh pak camat. Demikian juga sama terjadi. Harus dikenakan biaya / uang capek Rp.25.000,- kepada oknum tertentu untuk mendapat stempel dan tanda tangan oleh pak Camat. Demikian juga semua proses harus berulang terjadi pada calon istri saya (karena beda kelurahan / kecamatan) sampai tingkat kecamatan setempat. Baru keduanya (surat pengantar kelurahan N1-N4, harus di bawa ke kantor catatan sipil.

    Lantas surat pengantar tersebut (N1-N4) dari kantor kelurahan yang harus lagi ditandatangani lagi oleh pihak kantor kecamatan seleasai, dan harus segara diantar lagi langsung ke kantor catatan sipil di Jakarta Selatan. Yaitu di Jl.Radio, Kebayoran Baru, dekat pasar Mystik Jakarta Selatan. Hal yang sama terjadi. Tarif normal peraturannya, pembuatan akte nikah catan sipil adalah Rp.50.000,- Tetapi sampai di tempat bukan lagi Rp.50.000,- tetapi menjadi Rp.350.000,- Itu juga harus melalui syarat yang tidak – tidak (tidak resmi) yang merupakan rekayasa oknum tertentu pegawai kantor catatan sipil, karena tidak pernah disebutkan sebelumnya. Kebanyakan, kita pasti tidak punya. Jika tidak ada/kurang syarat-syarat yang dimintanya, maka akan dicaloi oknum pegawai catatan sipil lagi dan dimintai uang rokok/lelah minimal Rp.150.000,- per surat yang kurang, untuk pengurusannya (oknum tersebut yang urus cepat di tempat)..

    Demikianlah sekelumit potret dari sosok negeri impian sampai saat ini. Sudah gonta ganti partai, dan gonta ganti presiden tetap sama saja tidak pernah ada perubahan sedikitpun. Tidak ada peraturan yang memihak rakyat. Terutama dalam hal sekecil ini!!! Apa artinya ganti pemimpin? Semua memihak oknum pejabat tertentu dan kaum orang kaya. Sepertinya semua oknum pegawai pemerintah tetap sama dari zaman oral, terus korup dan korup! Memperkaya diri sendiri. Dengan menjual/emenyalahgunakan peraturan dan mempersulit. Untuk memperkaya diri sendiri. Tidak pernah sekalipun berpihak pada rakyat miskin!!!! Jadi bagi saya saat ini percuma saya harus ikut pemilu. Toh sama saja, tidak ada perubahan sedikitpun!!!! Semua sepertinya tak lebih hanya intrik tipu-menipu belaka untuk memikat hati rakyat! Partai mana yang berani sanggup merombak dan mereformasi habis semua system & kebijakan administrasi negara/pemerintahan negeri impian yang sudah korup ini, terutama untuk semua administrasi kependudukan / rakyat sipil??? Itulah partai yang akan saya pilih. Jangan hanya omong saja!Berani tidak melakukan perombakan administrasi kependudukan?
    Lagi pula. zaman sekarang teknologi komputer sudah sangat canggih. Semua prosedur pengurusan adminitrasi kependudukan seharusnya sederhana, bukan repot dan berbelit-belit seperti saat ini. Harus tanda tangan sana-sini. Seharusnya dapat langsung online ke semua instansi yang terkait. Tampa harus repot-repot diantar kesana – sini untuk tanda tangan, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai kantor suku dinas kependudukan setempat. Peraturan kependudukan sipil sekarang jelas sangat merepotkat, berbelit-belit dan mempersulit rakyat saja. Seharusnya peraturan dirombak total / habis-habisan. Tidak lagi seperti sekarang ini. Yang terjadi adalah rakyat kesal dan kecewa, untuk makan saja mereka sudah susah bagaimana harus dibebani uang sana-sini untuk mendapat legitimasi atau tanda tangan dari pejabat tertentu sebagai sarana keabsahan warga negara. Rakyat banyak yang kecewa. Mereka lebih memilih hidup serumah tampa ada ikatan resmi yang sah, kumpul kebo tampa mau peduli lagi lapor ke RT/RW. Yang terjadi banyak penduduk/warga negara banyak tidak terdata dengan akurat, baik untuk yang pindah, lahir, meninggal, nikah maupun datang.. Jika terus masih berlanjut juga, dalam prakteknya adalah hanya akan terus memperkaya oknum tertentu / pegawai pemerintah saja!!! Untuk hal ini, bila perlu harus gratis tampa dipungut biaya sepeserpun buat rakyat karena adalah bentuk pelayanan dan kepedulian Pengelola Negara / Pemerintah untuk rakyatnya. Semoga ada parpol yang mendengar ini. Untuk system komputerisasi administrasi kependudukan kami siap jika diminta menangani jika diminta. (godekimut@yahoo.com)

  5. HASATULO ZEBUA March 16, 2009 at 9:42 am

    SAYA SENANG BILA PERESIDEN KALI INI LAGI ADALAH SBY. KARENA MENURUT PENDAPAT SAYA, BELIAU ADALAH ADA SIKAP UNTUK MEMBANGUN NEGERI, BERANTAS KORUPSI, JUDI DAN SEGALA MACAM YANG BERKAITAN MORALITAS MASYARAKAT.

    SELAMA INI BELIAU SEMASA MEJABAT PERESIDEN YANG DIHADAPINYA ADALAH BENCANA YANG MELULUH. DAN UNTUK ITU BELIAU TIDAK PERNAH MENYERAH DALAM MENGHADAPAINYA.

    TERIMAKASIH

  6. ali hasim ashari October 7, 2009 at 10:49 am

    Cukup berat derita yang menimpa indonesia negara kita tercinta ini, banyak partai bermunculan dan menyampaikan kehadirannya untuk kesejahteraan, bersih dari korupsi, dan lain-lain untuk bangsa ini “katanya” tapi masih banyak terjadi pelanggaran korupsi juga. daerah daerah yang jauh dengan informasi yang menjadi KORBAN pelanggaran ham itulah yang membuat negara kita tidak dapat cepat berkembang, seperti didaerah terpencil yang ada di maluku utara dan lainnya, coba bayangkan ada proyek pembuatan jalan, dalam pelaksanaan proyek itu jalan hanya disirtu lari aja(hanya asal ada sirtunya ) proyek selesai . entah dibawa kemana dananya? dimana wakil rakyatnya apakah mereka tak tau atau malas tau.
    yang saya harapkan kepada seluruh parpol dapat mengatasi hal itu terutama partai pelopor ini yang memiliki semangat marhaenisme ini. selamat dan semangat untuk membuktikan! indonesia butuh fakta keindahan

  7. madotz March 25, 2010 at 3:13 pm

    maaf .. sy mo tanya2 …ada orang ngaku2 .. ketua partai pelopor dr gayo lues aceh … saya .. mohon .. datanya … siapa ketua partai pelopor di gayo lues aceh ..
    maaf … sy cuma mo tau .. konfirmasi .. sudikah ..kiranya .. admin .. memberitahu info itu .. kpd sy

  8. Harry April 9, 2010 at 1:00 am

    Jakarta,
    Sungguh sumringah rasanya hati inibila melihat rakyat di Kabupaten Tana karo yang begitu gembira menyambut pemilukada pada oktober 2010, walau demikian hati ini sempat miris yang begitu teganya partai- partai yang ada di Tana Karo Prov Sumut begitu garang membuat tarif pada setiap kandidat seperti partai PDI P dari bocoran salah seorang yang ingin mengunakan kendaraan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus rela merogoh koceknya lebih dalam dengan pundi- pundi rupiah Rp 2 MilyAR PLUS ketua DPC yang menjadi wakilnya tanpa biaya kampanye. dan satu pertanyaan lagi benar ga sich ada uang pendaftaran ke KPU Kabupaten senilai Rp 50 juta . terimakasih atas dimuatnya opini saya ini, Harry

  9. R,ARIE PRATAMA May 6, 2010 at 2:40 am

    GIMANA PAK EKO SEBAGAI KETUA DPP PARTAI PELOPOR SAYA SANGAT KECEWA DENGAN BPK.SAYA MEWAKILI KOTA BEKASI

  10. arya October 19, 2012 at 6:26 pm

    m0 tanya.. Siaph. Yg bisa d kompirmasikan utk. Q d serpong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone