Anggota KPU Sumenep Koordinasi dengan jaksa

Anggota KPU Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berkoordinasi dengan jaksa terkait adanya gugatan hukum yang diajukan pengurus Partai Demokrat setempat versi A. Mufi Asmara.

Ketua KPU Sumenep, Thoha Shamadi, Senin, menjelaskan, secara kelembagaan, pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang diajukan Mufi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait berkas pencalonan pada pemilu kepala daerah (pilkada).

“Kami sebenarnya menilai gugatan itu salah alamat, karena ini menyangkut masalah internal di Partai Demokrat Sumenep. Namun, kami harus tetap siap dan salah satu caranya adalah koordinasi dengan jaksa,” katanya di Sumenep.

Koordinasi dengan jaksa dilakukan, karena anggota KPU Sumenep akan memanfaatkan fasilitas sebagai lembaga resmi negara.

“Ketika ada gugatan hukum pada kami sebagai anggota lembaga resmi negara, kami bisa meminta dan selanjutnya menunjuk jaksa sebagai pengacara negara. Untuk menghadapi gugatan hukum yang diajukan Mufi melalui PTUN Surabaya, kami akan menunjuk jaksa sebagai pengacara negara,” katanya menegaskan.

Sebagai komunikasi awal, kata Thoha, pihaknya telah bertemu dengan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Irwanuddin Tajuddin, pada Senin pagi.

“Dalam pertemuan tersebut, kami diminta menyiapkan surat kuasa khusus yang ditujukan pada jaksa yang nantinya akan berfungsi sebagai pengacara negara, kalau memang ada panggilan sidang dari panitera PTUN Surabaya,” katanya menuturkan.

Ia juga mengemukakan, hingga Senin siang, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari panitera PTUN SUrabaya tentang adanya gugatan hukum dari Mufi.

Pada tanggal 19 Mei 2010, Mufi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sumenep melalui kuasa hukumnya, Emil Ma’ruf mendaftarkan gugatan hukum kepada anggota KPU Sumenep di PTUN SUrabaya.

Sumber : antarajatim.com