Sosialisasi KTP Pilpres Kurang Optimal
Kartu Tanda Penduduk
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 /PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) ternyata tidak tersosialisasi dengan optimal. Akibatnya, masih banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden 2009 lalu.
Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Wahidah Suaib saat jumpa pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (13/7). “Masih banyak warga yang tidak dapat menggunakan haknya karena tidak memahami secara utuh persyaratan penggunaan KTP tersebut,” kata Wahidah.
Wahidah mengatakan, sebenarnya masyarakat mengetahui diperbolehkannya penggunaan KTP. Namun, tidak mengetahui secara lengkap persyaratannya. Seperti syarat penyertaan kartu keluarga (KK) dan satu domisili antara alamat yang tertera di KTP dan TPS tempat memilih.
Pada praktiknya, menurut Wahidah, di berbagai daerah ditemukan KPPS menambahkan persyaratan lain, seperti harus menyertakan fotokopi KTP atau KK sebagai syarat mencontreng. “Bawaslu juga menemukan pelanggaran administratif. Yakni ada 13 pelanggaran KPPS memperbolehkan pemilih yang menggunakan KTP berdomisili di luar provinsi dan 10 pelanggaran karena KPPS memperbolehkan pemilih tidak menunjukkan KTP atau KK,” tuturnya.
SUmber : indonesiamemilih
SEKEDAR USUL SAJA, BIAR TIDAK BOROS KERTAS PEMILU-NYA PAKAI KTP SAJA, BIAR MASYARAKAT TAU MANFAAT KTP.
Untuk Apa Juga Dikeluarkan Peraturan Pada Detik-Detik Terakhir
Tak Ngaruh Lagi , Apalagi Dengan Persyaratan Tertentu.
Mungkin Hanya Untuk mendukung Dan Melegitimet Hasilnya Saja.
Sdri Wahidah Suaib sebaiknya anda berkata yang benarlah, KPU telah berbuat dengan baik, jangan menuduh sosialisasi yang ngak benar dll. Coba anda datanglah ke KPPS tanyakan kepada mereka. Mereka2 itu adalah pelopor dan pejuang yang baik tanpa pamrih ngak memperhatikan honor dan berdedikasi demi negara (ngak seperti sampeyan yang banyak fasilitasnya) . Ingat KPPS juga membantu sosialisasi sesuai yang diberikan pengarahan KPU melalui surat edaran. Apa maunya mBak Suaib agar KPU jalan2 untuk memberikan sosialisasi?. Itu namanya bodoh.
Proses sosialisasi KPU saya kira sudah bagus cuma, masyarakat yang ngak mau tau, dikasih tau juga masih ngak mau datang. Didatangi ngak juga memperbaiki data dirinya ke RT RW ataupun ke Kelurahan. Jika masyarakat ngak tau harusnya suruhlah bertanya bukan diam saja, atau mencak2 marah dll.
Saya sarankan Bawaslu yang harus belajar memahami pemilihan yang sudah berjalan dengan aman dan damai. Dari proses pembuatan penyebatan dan undangan ke masyarakat tentang pemilihan anda akan lebih bisa mengerti prosesnya. Yang pada ngak puas bisa saya pastikan datanya dan infonya ngak bener.
Semoga anda berdoalah agar sampeyan dapat pencerahan yang jelas dari Yang Diatas .
Ingat Sdri Suaib DPT yang ada jauh lebih baik dari DPT tahun 2004, dan andaikata ada yang dobel bisa saja dikoreksi oleh KPPS dan PPS.
Ingat KPPS akan mensortir apakah undangan dobel atau ngaknya terlihat dari edaran yang mereka buat. Apa KPPS semuanya bodoh seperti yang anda pikir sosialisasinya ngak bener?
Apabila sekarang dipermasalahkan pasti ada yang bermain api didalamnya.
Coba berpikir anda diposisi KPPS, kemudian dapat DPT, menulis dan mengecek undangan mencoret yang sudah dibuat undangannya lantas mengedarkan dan memberi pencerahan ke warga.
Pertanyaan saya kepada bawaslu apa KPPS pada ngawur semua asal buat undangan sesuai DPT yang ada?
Apakah KPPS ngak tau siapa2 dari warga nya yang ngak ada dan dobel tertulis? PIKIR YANG BENAR SECARA MASAK2 wajarkah?
Kesimpulan, Bawaslu kerjanya hanya menampung komplain orang, tidak pantas dapat fasilitas sebesar sekarang ini.
Pada dasarnya justru bawaslu/panwaslu yang kenyatannya bekerja tidak efektif dan kurang tanggap dilapangan . Sampai ada komentar seperti itu dan DPT yang ngak bener dlsb.