Sosialisasi KTP Pilpres Kurang Optimal
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 /PUU-VII/ 2009 yang memperbolehkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) ternyata tidak tersosialisasi dengan optimal. Akibatnya, masih banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden 2009 lalu.
Panduan Mencontreng dengan KTP dan Paspor
Mahkamah Konstitusi memutuskan kartu tanda penduduk dan paspor dapat digunakan untuk memilih pada pemilihan umum presiden, Rabu 8 Juli 2009. Penggunaan KTP dilakukan untuk pemilihan di dalam negeri, sedangkan paspor untuk pemilihan di luar negeri.
KPU Minta Maaf Salah Contreng Spanduk Sosialisasi
Spanduk sosialisasi pilpres sempat membuat geram kubu JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo, karena di spanduk yang sempat tersebar di Lampung itu terdapat tanda contreng yang diletakkan di kolom yang berada di tengah, antara dua pasang kandidat lain.
Tim SBY Bantah Intervensi Spanduk Sosialisasi KPU
Kubu SBY-Boediono menyatakan tim kampanye tidak terlibat dalam pencontrengan spanduk sosialisasi Komisi Pemilihan Umum. Tim siap melakukan klarifikasi soal pencontrengan kolom pasangan nomor urut dua ini.
Spanduk Sosialisasi Contreng No 2 Diduga Direncanakan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bersalah atas beredarnya spanduk sosialisasi pemilu presiden 2009 yang mengilustrasikan tanda contreng pada gambar pasangan nomor 2. Produksi serta peredaran spanduk tersebut diduga sudah direncanakan sebelumnya. Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, Rabu (1/7).
KPU tidak Netral Tim Kampanye JK-Wiranto Desak Pemilu Ditunda
Tim Kampanye capres Jusuf Kalla-cawapres Wiranto mendesak KPU menunda pelaksanaan Pemilu minimal satu bulan. Hal ini terkait dengan ketidaknetralan KPU dalam melakukan sosialisasi Pilpres kepada calon pemilih. “Kita minta Pilpres ditunda sampai spanduk maupun peraga yang mengintimidasi itu ditarik dari peredaran,” kata Jubir Tim Kampanye JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi di sela-sela perjalanan capres Jusuf Kalla ke […]
Kasus Spanduk Sosialisasi KPU tidak Penuhi Panggilan Bawaslu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memenuhi panggilan pertama Bawaslu terkait materi sosialisasi pilpres yang dinilai menguntungkan salah satu kandidat presiden. Anggota Bawaslu Wirdyaningsih menyatakan ketidakhadiran Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Ketua Pokja Sosialisasi Endang Sulastri karena keduanya sedang berada di luar kota. Hal itu disampaikan sekretariat KPU, ujarnya. Bawaslu berencana melakukan pemanggilan ulang Rabu […]
KPU Kirim Edaran Penurunan Spanduk Contreng No 2
Jengah dengan permasalahan spanduk sosialisasi Pilpres yang bergambar contreng nomor dua, Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengambil tindakan. KPU meminta KPU Daerah seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan spanduk tersebut.
Dinilai Berpihak, KPU Perlu Diberi Sanksi Sosial
Spanduk sosialisasi pencontrengan pemilu presiden milik KPU dituding berpihak kepada satu pasangan calon, namun lembaga ini membantahnya. Menurut pengamat politik Yudi Latif, Komisi Pemilihan Umum sudah terlalu vulgar menunjukkan keberpihakannya. “Semuanya bias, mulai dari DPS, pengurangan TPS. Ternyata DPT juga tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan,” ujarnya kepada okezone, Sabtu (27/6/2009).
KPU Bantah Arahkan Pemilih Lewat Spanduk
Semua keberatan terhadap pemasangan spanduk pilpres itu akan dibahas KPU. Anggota Komisi Pemilihan Umum, Syamsul Bahri, membantah anggapan pembuatan spanduk sosialisasi pemilihan presiden 2009 bertujuan untuk mengarahkan publik untuk menyontreng pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.