Pengamat: Hak Pilih TNI, Cuma Stimulus SBY
Wacana tentang pemberian hak pilih bagi TNI-Polri dipandang pengamat militer Pro Patria, Hari Prihartono sebagai satu cara bagi Presiden untuk mengukur parameter demokrasi. “Presiden coba melempar parameter sejauh mana demokrasi kita berjalan, reformasi internal di TNI hasilnya bagaimana. Ini yang coba distimulus,” kata Hari dalam diskusi Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu […]
“Hak Pilih TNI, Masyarakat Masih Trauma”
Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola menilai hak politik TNI-Polri saat ini belum dapat diaplikasikan. Sebab, banyak warga yang belum dapat melupakan trauma yang dilakukan TNI-Polri di masa orde baru.
PDI Perjuangan Tolak TNI Berpolitik
PDI Perjuangan menolak wacana pengembalian hak pilih untuk TNI pada pemilihan umum 2014. PDI Perjuangan mewanti-wanti jangan sampai TNI digunakan sebagai alat kepentingan politik partai politik. Apalagi hak pilih TNI itu akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Cadangan Nasional.
Marzuki: Harusnya Demokrat Tak Ambil Nurpati
Politisi Demokrat, Marzuki Alie, menyatakan seharusnya formatur partainya tak mengangkat anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati menjadi Ketua Demokrat. Menurutnya, Undang-undang Penyelenggara Pemilu sudah jelas mengatur anggota KPU tak bisa minta berhenti.
Muladi: Hak Pilih TNI 2019 Saja
Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Muladi, menilai hak pilih Tentara Nasional Indonesia sebaiknya pada 2019 saja. Pada 2014, kata Muladi, masih terjadi proses regenerasi total.
Sekjen PDIP: Kesannya Benar KPU Tak Netral
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati dalam kepengurusan Partai Demokrat 2010-2015 perlu dipertanyakan. Langkah Andi Nurpati itu membuat kecurigaan terhadap KPU yang tak netral semakin nyata.
PPP: TNI Sebaiknya Tetap Netral
Ide TNI bisa menggunakan hak politik untuk ikut memberikan suaranya dalam pemilihan umum, menuai kritik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai sebaiknya TNI tetap netral.
Bawaslu: Segera Periksa Andi Nurpati
Belum lama didaulat menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati tersandung kasus. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengendus dugaan pelanggaran kode etik Andi Nurpati.
Anis Matta Dukung Hak Pilih TNI pada 2014
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan dukungannya terhadap pengembalian hak pilih bagi TNI sehingga pada Pemilu 2014 mereka bisa ikut serta menyalurkan pilihan politik.