ICW: Bawaslu Tak Perlu Dipertahankan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya selama pemilu. Karena itu Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap tidak perlu mempertahankan Bawaslu sebagai lembaga independen pengawas penyelenggaraan tahapan pemilu. “Bawaslu tidak perlu dipertahankan karena tidak punya sense yang cukup kuat dan kinerja yang objektif terhadap pelanggaran pemilu, khususnya untuk dana kampanye,” ujar Wakil Koordinator […]
Bawaslu Dituding Mandul dan Tidak Profesional
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Terutama menindaklanjuti pelanggaran pemilu, khususnya menyangkut dana kampanye. Hal tersebut disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kinerja Bawaslu Terhadap Pengawasan Pelanggaran Dana Kampanye, di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta, Kamis (20/8/2009).
Bawaslu Serang KPU di Sidang Gugatan Pilpres
Bawaslu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dihadirkan sebagai saksi dalam lanjutan sidang gugatan pilpres, terkesan memojokkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat. Ketua Bawaslu Nurhidayat Sardini dalam kesaksiannnya di Mahakamah Konstitusi (MK) menilai, KPU tidak profesional dalam penetapan DPT. Di mana, KPU melakukan tiga kali penetapan DPT.
Bawaslu Anggap KPU Menyesatkan
Badan Pengawas Pemilu mengatakan tidak pernah merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki Daftar Pemilih tetap sampai tiga kali penetapan. “KPU yang menyatakan sepihak Bawaslu merekom perubahan DPT seluruhnya adalah menyesatkan,” kata Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini, dalam persidangan sengketa hasil Pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu 5 Agustus 2009.
Kasus Sengketa Pilpres tidak Sebanyak Pileg
Badan Pengawas Pemilu menyatakan kesiapannya menghadapi persidangan sengketa hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu memperkirakan kuantitas kasus tak sebanyak kasus pada pileg lalu. “Kami melihat secara umum tidak akan terlalu banyak kasus sengketa hasil. Kami memperkirakan kasus daftar pemilih tetap menjadi masalah yang berpeluang terjadi di daerah manapun,” kata Anggota Bawaslu Wirdyaningsih kepada Media […]
Bawaslu: Pemilu Sukses dengan Catatan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai meski penyelenggaraan Pemilu Presiden 2009 kali ini terlaksana dengan sukses, tetapi terdapat sejumlah catatan karena banyak ditemukan adanya pelanggaran. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini saat jumpa pers, di Media Center KPU, Jakarta, Sabtu (25/7). “Pemilu dinyatakan sukses, tetapi buat kami tidak cukup karena banyak pelanggaran. Penilaian pemilu kali […]
Soal DPT, KPU Abaikan Imbauan Bawaslu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak menerapkan standar pokok penyelanggaraan pemilu dalam Pilpres 2009. Sehingga terjadi banyak kebingungan di kalangan masyarakat, terutama masalah jumlah penambahan daftar pemilih tetap (DPT).
Bawaslu Beri KPU Rapor Merah
Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama sekali tak mampu memuaskan Bawaslu. Terbukti lembaga pengawas pemilu itu memberikan nilai merah terhadap kinerja KPU selama menghelat Pilpres 2009. “Kalau saya memberi rangking untuk KPU hanya dapat nilai 5. Artinya masih tidak naik kelas,” ujar anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo di Jakarta, Jumat (24/7/2009).
Bawaslu: KPU Bikin Dua Blunder
Rendahnya legitimasi penghitungan suara pada Pilpres 2009 diprediksi menjadi persoalan utama yang akan diangkat para capres-cawapres serta tim suksesnya, ketimbang persoalan lain dalam perhelatan pilpres pada 8 Juli lalu. Hal itu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan dua blunder. Yaitu tidak menginformasikan sistem penghitungan suara menggunakan SMS kepada para capres-cawapres serta tidak transparan dalam menyampaikan […]
Inilah Cacat KPU Versi Tim Mega-Pro
“Bawaslu kami harapkan ikut menjelaskan berbagai temuannya mengenai pelanggaran.” Tim Advokasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, berharap Bawaslu dan Komnas HAM dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi.